Abinyahasan

takkan melayu hilang dibumi

Status Riwayat Doa Menyambut Datangnya Bulan Rajab

Posted by abinyahasan pada Juli 11, 2008

TANYA:

Bagaimana kualitas hadits, “Bila memasuki bulan Rajab, Nabi SAW mengucapkan, ‘Alloohumma Baarik Lana Fii Rojabin Wa Sya’baana, Wa Ballighna Ramadhaana.’” Di dalam riwayat lain, ‘Wa Baarik Lana Fii Ramadhaana.’?

JAWAB:

Teks hadits: “Bila memasuki bulan Rajab, Nabi SAW mengucapkan, ‘Allaahumma Baarik Lana Fii Rajabin Wa Sya’baana, Wa Ballighna Ramadhaana (Ya Allah, berilah keberkahan pada kami di dalam bulan Rajab dan Sya’ban serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan).’”

Dikeluarkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad di dalam kitab Zawaa’id al-Musnad (2346), al-Bazzar di dalam Musnadnya –sebagaimana disebutkan dalam kitab Kasyf al-Astaar- (616), Ibn as-Sunny di dalam ‘Amal al-Yawm Wa al-Lailah (658) ath-Thabarany di dalam (al-Mu’jam) al-Awsath (3939) dan kitab ad-Du’a’ (911), Abu Nu’aim di dalam al-Hilyah (VI:269), al-Baihaqy di dalam Syu’ab (al-Iman) (3534), kitab Fadhaa’il al-Awqaat (14), al-Khathib al-Baghdady di dalam al-Muwadhdhih (II:473), Ibn ‘Asaakir di dalam Tarikh-nya (XL:57); dari jalur Za’idah bin Abu ar-Raqqad, dari Ziyad an-Numairy, dari Anas.

KUALITAS SANAD INI LEMAH:

Imam al-Bukhary dan an-Nasa’iy berkata, “Hadits yang diriwayatkannya (Za’idah) Munkar.”

Abu Daud berkata, “Aku tidak mengetahui khabarnya.”

Abu Hatim berkata, “Ia meriwayatkan dari Ziyad an-Numairy, dari Anas hadits-hadits Marfu’ tetapi Munkar. Kami tidak tahu apakah ia berasal dari dirinya atau dari Ziyad.”

Adz-Dzahaby berkata, “Ia seorang periwayat yang lemah.”

Al-Hafizh Ibn Hajar berkata, “Hadits yang diriwayatkannya Munkar.” [Lihat juga: at-Taarikh al-Kabiir (III:433), al-Jarh (III:613), al-Majruuhiin (I:308), Miizaan al-I’tidaal (II:65), at-Tahdzib (III:305), at-Taqriib (I:256)]

Sedangkan mengenai Ziyad bin ‘Abdullah an-Numairy:

Ibn Ma’in berkata, “Tidak ada apa-apanya dan dilemahkan oleh Abu Daud.”

Abu Hatim berkata, “Haditsnya ditulis namun tidak dijadikan hujjah.”

Ibn Hibban menyinggungnya di dalam kitabnya ats-Tsiqaat, ia berkata, “Sering salah.” Kemudian ia memuatnya di dalam kitabnya ‘al-Majruuhiin’ seraya berkata, “Hadits yang diriwayatkannya munkar. Ia meriwayatkan dari Anas sesuatu yang tidak serupa dengan hadits yang diriwayatkan para periwayat Tsiqaat (terpercaya). Tidak boleh berhujjah dengannya.”

Adz-Dzahaby berkata, “Ia seorang periwayat yang lemah.” [lihat: Taariikh Ibn Ma’in (II:179), al-Jarh (III:536), al-Kaamil (III:1044), Miizaan al-I’tidaal (II:65) dan at-Tahdzib (III:378)]

Za’idah bin Abi ar-Raqqad sendirian meriwayatkan hadits ini dari Ziyad an-Numairy.

Ath-Thabarany di dalam (al-Mu’jam) al-Awsath berkata, “Hadits ini tidak diriwayatkan dari Rasulullah kecuali hanya melalui sanad ini saja. Za’idah bin Abi ar-Raqqad sendirian meriwayatkannya.”

Al-Baihaqy berkata, “an-Numairy meriwayatkan sendirian hadits ini, lalu Za’idah bin Abi ar-Raqqad meriwayatkan darinya pula.”

Al-Bukhari berkata, “Za’idah bin Abi ar-Raqqad dari Ziyad an-Numairy, haditsnya munkar.”

Tidak hanya satu ulama tetapi banyak ulama yang menyiratkan kelemahan sanad ini, di antara mereka adalah: an-Nawawy di dalam kitab al-Adzkaar (547), Ibnu Rajab di dalam Latha’if al-Ma’arif (hal.143), al-Haitsamy di dalam Majma’ az-Zawaa’id (II:165), adz-Dzahaby di dalam Miizaan al-I’tidaal (II:65), Ibnu Hajar di dalam Tabyiin al-‘Ujab (38).

Terkait dengan takhrij hadits ini, perlu diingat bahwa tidak ada satu hadits SHAHIH pun mengenai keutamaan bulan Rajab, puasa atau pun qiyamullail (shalat tahajjud) yang dikhususkan pada malamnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Tabyiin al-‘Ujab Bi Maa Warada Fii Syahr Rajab (hal.23), “Tidak ada satu hadits shahih pun yang layak dijadikan hujjah mengenai keutamaan bulan Rajab, puasa pada hari tertentu darinya atau pun shalat tahajjud pada malam yang dikhususkan padanya. Sebelum saya, Imam Abu Isma’il al-Hirawy al-Hafizh telah terlebih dahulu menegaskan secara pasti akan hal itu. Kami telah meriwayatkan darinya dengan sanad yang shahih, demikian juga dari ulama selainnya.”

Al-Hafizh Ibn Rajab di dalam Lathaa’if al-Ma’aarif (hal.140) berkata, “Mengenai shalat, tidak ada satu pun hadits yang shahih tentang adanya shalat khusus di bulan Rajab. Hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai keutamaan shalat ‘Ragha’ib’ pada awal malam Jum’at bulan Rajab hanyalah dusta dan batil, tidak shahih sama sekali. Shalat ini adalah bid’ah menurut jumhur ulama. Di antara para ulama muta’akhkhirin dari kalangan ‘al-Huffazh’ yang menyinggung hal itu adalah Abu Isma’il al-Anshary, Abu Bakar as-Sam’any, Abu al-Fadhl bin Nashir, Abu al-Faraj bin al-Jawzy dan ulama selain mereka. Lantas kenapa para ulama terdahulu (al-Mutaqaddimin) tidak menyinggungnya? Hal ini karena shalat tersebut dbuat-buat pasca generasi mereka. Pertama kali shalat itu dikenal adalah pasca tahun 400-an Hijriah. Karena itulah, ia tidak dikenal pada masa ulama terdahulu dan tidak pernah diperbincangkan oleh mereka. Ada pun mengenai puasa, juga tidak ada hadits yang shahih tentang pengkhususannya dilakukan di bulan Rajab yang berasal dari Nabi SAW, demikian pula dari para shahabatnya… Ada diriwayatkan bahwa pada bulan Rajab terjadi kejadian-kejadian besar, namun tetap tidak ada satu pun hadits yang shahih mengenainya. Di antaranya, diriwayatkan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada awal malamnya (malam bulan Rajab), ia diangkat jadi nabi pada tanggal 27 Rajab; dalam riwayat lain disebutkan, tanggal 25 Rajab. Semua itu tidak ada yang shahih. Pun, ada diriwayatkan dengan sanad yang tidak shahih dari al-Qasim bin Muhammad bahwa perjalanan Isra’ Nabi SAW terjadi pada tanggal 27 Rajab namun hal ini ditolak oleh Ibrahim al-Harby dan ulama selainnya.”

(SUMBER: Situs Islam berbahasa Arab, dari fatwa Syaikh Dr Muhammad bin ‘Abdullah al-Qannaash, staf pengajar pada universitas al-Qashim, Riyadh, Saudi Arabia, 03/07/1426 H)

Sumber: http://www.alsofwah.or.id/?pilih=lihatfatwa&id=970

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Melayu (tidak lagi) Identik dengan Islam?

Posted by abinyahasan pada Juni 16, 2008

Ispiraini, Lc
Ketua PD IKADI (Ikatan Da’i Indonesia) Kota Batam.

Ketika membaca tulisan Bang Candra (kalau boleh saya memanggil) pada harian yang sama (Melayu Sayang Tak (Boleh) Terbuang, Batam Pos, 21 Mei 2008), penulis merasa ada semacam keresahan di lubuk hatinya atas tingkah polah beberapa tokoh Melayu di gelanggang politik. Sibuk bergaduh, bertekak dan dilaga orang, bukan karena membela marwah dan jati diri Melayu tapi pasal jabatan dan duitlah muara semua itu. Demikian agaknya kesimpulan yang penulis dapatkan.

Tapi bagi penulis, ada perkara yang lebih mustahak dari hanya sekadar membincangkan ”kegagalan dan kelemahan berpolitik” beberapa tokoh Melayu, perkara jati diri Melayu yang semakin lama semakin memudar justru harus lebih meresahkan dan menakutkan kita semua.

Jati diri Melayu adalah Islam. Budaya Melayu adalah budaya Islam. Ramai orang mengatakan, Melayu itu identik dengan Islam, bila ada orang Melayu yang keluar dari Islam, maka dia tidak dikatakan lagi sebagai orang Melayu. Sebaliknya bila ada orang China yang hidup di tengah masyarakat Melayu masuk Islam, maka dia dikatakan masuk Melayu (http://melayuonline.com). Begitu dahsyatnya anggapan itu, padahal Melayu adalah nama sebuah bangsa, sedangkan Islam adalah agama dan keyakinan, sekalipun berbeda tapi memang sudah padu tidak terpisahkan lagi. Maka ada ungkapan adat mengatakan, Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah; Syarak mengata adat memakai, syah kata syarak, benar kata adat, Bila bertikai adat dengan syarak, tegakkan syarak.

Kehilangan Identitas
Anggapan bahwa Melayu identik dengan Islam hingga hari ini masih bisa kita maklumi, tapi pelan namun pasti, kesan itu penulis rasa akan semakin memudar ketika kita melihat zuriat Melayu generasi sekarang, kondisi anak-anak muda Melayu hari ini seakan-akan mengatakan kepada kita semua bahwa identitas itu benar-benar sedang terancam. Ini bisa kita lihat dari beberapa fenomena berikut:

Pertama, Penabalan nama. Anak-anak muda Melayu hari ini sudah mulai jarang memakai nama semisal Rahimah, Zubaidah, Anwar, Dol Ibrahim dan nama lainnya yang identik dengan Islam. Mereka lebih suka menggunakan nama yang terkesan modern dan familiar dilayar kaca. Maka tidak heran, kalau ada anak Melayu namanya Eko, dalam batasan ini memang tidak ada masalah, karena Eko juga sering dipakai oleh orang Islam dari suku lainnya. Tapi jadi bermasalah ketika memakai nama Kristian, Agnes, George, Yohanes dan nama-nama berbau simbol agama tertentu. Karena nama bukan hanya sekadar memudahkan dalam ber-basa, tapi menunjukkan identitas dan marwah seseorang.

Kedua, Busana sehari-hari. Hari ini kita hanya dapat menyaksikan dara-dara Melayu berbaju kurung ketika berangkat sekolah, agak sulit kita jumpai mereka berbaju kurung dan memakai kerudung ketika masuk ke mal-mal atau tempat hiburan. Bukan karena tidak cantik, tapi sudah barang tentu mereka akan dicap anak udik, tidak modis dan ketinggalan zaman. Padahal baju kurung bukan hanya sekadar pakaian adat Melayu, atau pakaian tradisional di bumi Melayu yang hanya dipakai ketika acara adat atau kegiatan seremoni lainnya, tapi merupakan pakaian yang memang sesuai dengan ajaran Islam, karena Melayu identik dengan Islam, maka pakaiannya pun tidak boleh berbeda dengan ajaran Islam.

Ketiga, Pendidikan agama. Kalau atok dan nenek kita ditanya nama-nama bulan, dijamin mereka akan menyebutkan nama bulan hijriyah, atau kalau disuruh membaca tulisan, mereka lebih lancar membaca tulisan Arab Melayu (Jawi) dari pada tulisan latin. Sedemikian kuatnya tertanam dalam kehidupan mereka pendidikan dasar agama, sekalipun mereka tidak pernah belajar lebih tinggi dari sekolah rakyat (SR), atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Bila dibanding anak Melayu yang tamatan SMA, belum tentu mereka bisa mengeja tulisan Arab Melayu dengan lancar. Apalagi kalau disuruh menghapal sifat Allah yang 20, penulis yakin hampir sebagian besar anak Melayu hari ini sudah kesusahan menghapalnya.

Orang-orang tua Melayu dulunya terbiasa mengkaji kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Ghazali, hadits al-Muwaththa’ karangan Imam Malik, atau bagi masyarakat Melayu tempo dulu di Indragiri (kampung asal penulis) sejak usia 7 tahun, anak-anak sudah diajarkan kitab Amal Ma’rifat dan Aqaidul Iman yang ditulis dengan Arab Melayu oleh Tuan Guru Abdurrahman Siddik, mufti kerajaan Indragiri kala itu. Semuanya mulai terasa asing nampaknya bagi sebagian anak-anak Melayu hari ini, mereka lebih asik main PS (play station) dari pada mengaji. Maka wajar kemudian ada sebagian anak Melayu kesulitan mengeja ayat-ayat Alquran, yang merupakan kitab suci agama mereka.

Keempat, Fenomena murtad. Sayup-sayup kita mendapatkan kabar yang tidak sedap. Ternyata di beberapa pulau ada anak Melayu yang nenek moyangnya muslim menjadi murtad (keluar dari Islam). Penulis tidak tahu data pasti jumlahnya, tapi ini sudah terjadi di tengah-tengah saudara kita yang berada jauh dari silaturrahim saudaranya yang muslim. Kalau perkara ini luput dari perhatian kita, maka mungkin suatu saat kita akan terkejut kalau ada orang namanya Rahimah Rahim binti Pak ngah Ali misalnya, pada hari Ahad pergi ketempat ibadah agama lain, Na’udzu billah.

Ikhtitam
Fenomena yang penulis paparkan, baru sebagian dari gejala mulai memudarnya identitas Islam di kalangan generasi muda Melayu. Bukan penulis bermaksud menjelek-jelekkan Melayu, karena penulis sendiri anak Melayu jati, tapi berharap agar perkara ini menjadi kepedulian dan fikiran kita semua, daripada sibuk bertekak dan bertikai pasal jabatan dan duit semata.

Siapapun dia, di manapun posisi dan jabatannya, tua dan muda, pejabat pemerintah maupun pegawai rendah, pemangku adat ataupun rakyat biasa, laki-laki dan perempuan, sudah seharusnya menyadari bahwa marwah dan jati diri Melayu yang Islam harus dibela dan dijunjung. Mari saling bahu membahu, menepis sekat partai atau lembaga apapun, atas nama Melayu yang Islami, agar Melayu takkan hilang dibumi. Wallahu a’lam. ***

Sumber: Batam Pos, 30 Mei 2008

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Kepedulian Pemimpin

Posted by abinyahasan pada Juni 2, 2008

Oleh : Ispiraini Lc
Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, pernah terjadi krisis luar biasa atau terkenal dengan istilah ‘Am Ramadah yang terjadi sekitar tahun 18 Hijriyah. Kata ramada bagi orang Arab merupakan ungkapan ketika terjadi kebinasaan, banyak orang yang meninggal, dan sebagainya. Ibnu Sa’ad, seorang sejarawan Muslim, melukiskan, ”Saat itu, terjadi bencana yang hebat, kekeringan terjadi di mana-mana, binatang mati bergelimpangan, orang-orang mati kelaparan, sampai ada yang menggali lubang tikus untuk mencari makanan penyambung hidup.”

Pertanian di waktu itu gagal total karena hujan tak kunjung turun dan tanah-tanah yang mengering menimbulkan debu sepanjang hari. Kondisi ini diperparah dengan munculnya penyakit menular di negeri Syam. Padahal, Hijaz (Makkah dan Madinah) sangat bergantung dengan barang-barang impor dari Syam. Karena pedagang Hijaz tidak berani melakukan perjalanan dagang ke Syam, stok barang di Hijaz pun semakin langka dan sudah bisa dipastikan harga kebutuhan masyarakat melambung tinggi. Harga segelas susu dan sekantong keju saja bisa mencapai empat puluh dirham.

Dalam kondisi semacam ini, Umar bin Khattab memperlihatkan kepedulian seorang pemimpin umat, yang tentu menjadi teladan berharga bagi generasi berikutnya. Selama masa krisis, beliau tidak pernah mau makan di rumah salah satu putranya, bahkan makan bersama salah satu istri tercinta sekalipun. Umar juga bersumpah untuk tidak makan keju dan roti yang merupakan makanan favoritnya.

Kepedulian terhadap penderitaan rakyat bukan hanya milik pribadi Umar. Semua anggota keluarganya pun harus menunjukkan hal yang sama. Maka, ketika anaknya yang masih kecil memegang sepotong semangka, Umar menegurnya, ”Bagus, wahai putra Amirul Mukminin! Kamu makan buah-buahan, sedangkan umat Muhammad mati kelaparan.”

Tiap tengah malam, Umar selalu berdoa, ”Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad di tanganku dan di dalam era kepemimpinanku.” Walaupun krisis yang melanda begitu luar biasa, tetapi tidak ada satu pun yang protes, apalagi mendemo Umar bin Khattab. Kelaparan dan kemiskinan tidak membuat mereka melakukan tindakan anarkis, hilang akal sehat, atau bunuh diri.

Semua sadar bahwa apa yang mereka rasakan juga dirasakan oleh sang khalifah, bahkan oleh semua keluarga khalifah. Umat merasa senasib sepenanggungan dengan pemimpin mereka. Sehebat apa pun pemimpin itu, secerdas apa pun solusi dan kebijakan yang ditawarkan pemimpin, semuanya tidak terlalu berarti ketika rakyat sudah pesimistis dan hilang kepercayaan kepada pemimpinnya.

Sumber: Republika, (Sabtu, 24 mei 2008)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Antara Dakwah dan Demokrasi

Posted by abinyahasan pada Juni 2, 2008

OLEH: Ispiraini, Lc
Ketua PD IKADI (Ikatan Da’i Indonesia)
Kota Batam

Perdebatan seputar Islam dan demokrasi telah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Sepanjang waktu itu pula belum ada kata sepakat (ijma’) diantara para ulama, apakah menerima atau menolak demokrasi. Ada kelompok yang membolehkan dengan berbagai syarat, ada yang keukeuh menolak.
Kelompok yang membolehkan beranggapan, meskipun prinsip demokrasi dan tentu dengan teori trias politicanya lahir di barat, namun sebagian ulama berpendapat terlibat dalam pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi tidak masalah. Menurut kelompok ini sistem demokrasi ada beberapa hal yang masih sesuai dengan Islam.
Kelompok lain berpendapat demokrasi haram hukumnya, termasuk terlibat dalam pemerintahan yang menerapkan sistem ini dan setiap orang yang masuk di dalamnya berdosa. Alasan mereka adalah karena demokrasi berasal dari barat dan bukan berasal dari Islam.

Dalil Pengharaman
Mengapa demokrasi haram? Dalam kitab Mafahim Siyasiyah Partai Pembebasan (2005) dijelaskan, demokrasi itu kufur bukan karena konsepnya bahwa rakyat menjadi sumber kekuasaan, melainkan karena manusia berhak membuat hukum sendiri (kedaulatan di tangan rakyat)
Kekufuran demokrasi dari segi konsep kedaulatan tersebut sangat jelas, sebab menurut Aqidah Islam, yang berhak membuat hukum hanya Allah SWT, bukan manusia. Firman Allah SWT ”Menetapkan hukum hanyalah hak Allah” (QS Al-An’aam : 57)
Itulah titik kritis dalam demokrasi yang sungguh bertentangan secara frontal dengan Islam. Pada titik itulah, demokrasi disebut sebagai sistem kufur. Sebab sudah jelas, memberi hak kepada manusia untuk membuat hukum adalah suatu kekufuran. Firman Allah SWT “Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir” (QS Al-Maa`idah : 44)
Dengan adanya kontradiksi yang dalam antara demokrasi dan Syariah Islam itulah, Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Dimuqrathiyyah Nizham Kufr (1990) menegaskan tanpa ragu-ragu : ”Demokrasi yang telah dijajakan Barat yang kafir ke negeri-negeri Islam, sesungguhnya merupakan sistem kufur. Tidak ada hubungannya degan Islam sama sekali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam, baik secara garis besar maupun secara rinci. Oleh karena itu, kaum muslimin diharamkan secara mutlak untuk mengambil, menerapkan, dan menyebarluaskan demokrasi.” (M. Shiddiq al-Jawi; Demokrasi Dan Syariah Islam)

Dakwah dan Demokrasi
Melihat alasan tersebut penulis yakin, setiap mukmin sepakat bahwa rumusan demokrasi yang memberikan kedaulatan penuh kepada manusia untuk membuat hukum bertentangan dengan ajaran Islam. Dan oleh karena itulah setiap mukmin wajib menentang kemungkaran (inkar munkar) tersebut, sebagaimana dikatakan Rasulullah: ”Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, maka barangsiapa tidak mampu (mengubah dengan tangannya), hendaklah ia mengubah dengan ucapannya, dan barangsiapa tidak mampu (mengubah dengan ucapnya), maka hendaklah ia mengubah dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim, no. 70, Ibnu Majah, no. 4.003 dan Ahmad, no. 11.034)
Dalam agenda ingkar mungkar (menentang kemunkaran) inilah, di hadapan kita sekarang ada dua alternatif. Pertama, berada di luar sistem sembari menyuarakan penolakan-penolakan sambil menantikan datangnya persatuan ummat sedunia. Kedua, masuk dalam sistem dengan agenda islah (perbaikan) dan dakwah serta tetap terus berdakwah diluar sistem.
Tentu setiap alternatif memberikan risiko, tetapi menurut hemat penulis, pilihan pertama tentu kurang tepat kalau kita terapkan di Indonesia, karena realitas demokrasi di negara kita saat ini sudah berbeda jauh dengan zaman diktator Orla dan Orba. Saat ini setiap orang diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Bahkan orang yang memusuhi demokrasi sendiri diberikan kebebasan mengkritik demokrasi. Hal ini adalah kondisi yang sangat sulit ditemukan di negara Islam manapun, seperti Mesir, Saudi Arabia, Yaman, bahkan negara tetangga Malaysia.
Era keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menyuarakan kehendaknya, dari paling Islami sampai paling menyimpang sekalipun. Realitasnya, pendukung kebenaran diberikan kebebasan yang sama dengan pendukung kebatilan dalam menyuarakan keinginan masing-masing. Melihat kondisi yang seperti di atas, penulis menyimpulkan tidak terlibatnya pendukung kebenaran (baca: aktivis dakwah) saat ini dalam sistem demokrasi sama saja menghilangkan kesempatan bagi kemanfaatan dakwah yang sebesar-besarnya.
Logika dakwah menyimpulkan, peluang mengubah kebatilan dari dalam sistem sangat besar kemungkinan untuk berhasil daripada di luar sistem. Maka masuk dalam sistem (selagi demokrasi masih seperti ini) sangat tepat menjadi pilihan dalam agenda inkar munkar, Hal ini diperkuat dengan pendapat beberapa kibar ulama (ulama besar) Saudi Arabia seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al ”Utsaimin dan lainnya yang membolehkan ikut pemilu dengan syarat bertujuan untuk mashlahat, baik mencegah kejahatan atau menghasilkan kebaikan.
Majalah Al-Ishlah menulis pernyataan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, ketika beliau ditanya beberapa mahasiswa tentang hukum masuknya para ulama dan da’i ke DPR, parlemen dan ikut pemilu pada sebuah negara yang tidak menjalankan syariat Islam. Ulama besar berkewarganegaraan Saudi Arabia ini mengatakan, ”Masuknya mereka berbahaya, yaitu masuk ke parlemen, DPR atau sejenisnya. Masuk ke dalam lembaga seperti itu berbahaya namun bila seseorang punya ilmu dan bashirah serta menginginkan kebenaran atau mengarahkan manusia kepada kebaikan, mengurangi kebatilan, tanpa rasa tamak pada dunia dan harta, maka dia telah masuk untuk membela agama Allah SWT, berjihad di jalan kebenaran dan meninggalkan kebatilan.”
Dengan niat yang baik seperti ini, beliau memandang tidak ada masalah untuk masuk parlemen. Bahkan tidak selayaknya lembaga itu kosong dari kebaikan dan pendukungnya. Apabila mereka masuk dengan niat seperti ini dan berbekal bashirah, kemudian memberikan posisi pada kebenaran, membelanya dan menyeru untuk meninggalkan kebatilan, maka apakah itu bukan prestasi dakwah yang luar biasa?
Namun apabila motivasinya untuk mendapatkan dunia atau haus kekuasaan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Seharusnya masuknya untuk mencari ridha Allah, akhirat, membela kebenaran dan menegakkannya dengan argumen-argumennya, niscaya majelis ini memberinya ganjaran yang besar.” (Al-Ishlah edisi 242, 27 Dzulhijjah 1413 H. Terjemahan ini dinukil dari buku Ash-Shulhu Khair terbitan Jama’ah Anshar As Sunnah Al Muhammadiyah di Sudan).
Fatwa tersebut sudah cukup jelas, pilihan berdakwah dalam sistem demokrasi seperti di negara kita sangatlah tepat untuk saat ini, asal tetap mengusung agenda kemaslahatan bagi ummat. Bahkan di negara paling sekuler sekalipun, masuk dalam sistem ternyata lebih memberikan banyak manfaat bagi ummat, seperti apa yang dicapai oleh Partai AKP di Turki. Dengan bergabungnya mereka di dalam sistem, Partai AKP berhasil mengamandemen konstitusi yang membolehkan mahasiswi menggunakan haknya berjilbab dikampus (www.hidayatullah.com). Sungguh, prestasi dakwah yang gemilang, yang teramat sulit dilakukan di Turki jika hanya dilakukan di luar sistem.

Penutup
Setiap kita memikul tanggung jawab untuk mengembalikan kejayaan agama Allah, tetapi perbedaan cara dan metodenya sebuah keniscayaan. Kelompok yang berjuang di dalam sistem tentu diuntungkan juga oleh kelompok yang berjuang di luar sistem, demikian sebaliknya. Asal setiap kelompok tidak memfitnah dan mencerca dan menjadikan perbedaan ini sebagai sarana saling melengkapi, maka perjuangan menuju kejayaan Islam akan segera terwujud. Wallahu a’lam. ***

Sumber: Batam Pos, ( Kamis, 13 Maret 2008)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Akhiri Dilema Ahmadiyah

Posted by abinyahasan pada Juni 2, 2008

Oleh: Ispiraini, Lc
Ketua PD IKADI (Ikatan Da’i Indonesia) kota BatamHari-hari terakhir ini umat Islam berhadapan dengan dua isu penting; yang terkait dengan kenaikan harga BBM dan jama’ah Ahmadiyah Indonesia yang difatwakan sesat oleh MUI sejak tahun 1980. Isu naiknya harga BBM menjadi sangat penting, karena dipastikan akan memancing naiknya semua kebutuhan masyarakat, sementara fatwa sesatnya Ahmadiyah juga menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah yang sangat asasi dalam kehidupan beragama.

Fatwa MUI yang kemudian diikuti oleh rekomendasi Badan koordinasi pengawas aliran kepercayaan masyarakat (Bakor Pakem) agar kelompok Ahmadiyah menghentikan kegiatan mereka (16/04/2008) ternyata menyulut kontroversi di sebagian kalangan, mereka menilai beberapa aksi kekerasan terhadap masjid dan aset Ahmadiyah dipicu oleh fatwa MUI dan rekomendasi Bakor Pakem, karena memang pasca rekomendasi tersebut sudah terjadi tiga kali aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah (http://www.detiknews.com)

Salahkah Fatwa MUI?
Dalam hal ini MUI tidak mungkin disalahkan. Karena MUI telah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik, mengajarkan dan membimbing umat mana yang benar dan menyimpang, justru MUI menjadi salah kalau dalam kasus Ahmadiyah MUI hanya diam seribu bahasa, apalagi fatwa MUI ini telah didahului oleh banyak keputusan lembaga-lembaga sejenis dibeberapa negara Islam, seperti: (satu) Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Muktamar II di Jeddah, Arab Saudi, (dua) Keputusan Majma’ al-Fiqh Rabitha’ Alam Islami; dan (tiga) Keputusan Majma’ al-Buhuts.

Bahkan di Pakistan sendiri, negara tempat lahirnya ajaran dan nabinya Ahmadiyah, sejak tahun 1974, Ahmadiyah dianggap sebagai minoritas non-muslim oleh Presiden Bhutto.

Solusi terhadap Ahmadiyah
Pertama, dalam hal ini pemerintah harus bersikap tegas, mengeluarkan SKB penghentian kegiatan Ahmadiyah adalah sebuah keniscayaan dan kepastian. Pertimbangan dan putusan hukum syar’i yang telah diambil oleh MUI dan lembaga lainnya yang memang berkompeten untuk itu sudah sepatutnya menjadi pertimbangan dan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam menjatuhkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Khusu menyangkut status Ahmadiyah, pemerintah tidak boleh lamban dan ragu-ragu dalam mengambil sikap tegas, karena kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD bukanlah kebebasan mengacak-acak ajaran pokok agama tertentu, apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah tidak boleh kita anggap bagian dari ekspresi kebebasan beragama, tapi bentuk penodaan kesucian agama Islam
Selagi tidak ada ketegasan dari pemerintah, maka lambat laun isu Ahmadiyah akan menjadi bola salju, pelan namun pasti masyarakat yang dibiarkan mengambang akan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri-sendiri, semuanya baik yang pro maupun yang kontra akan berbuat apa saja atas nama agama dan keyakinan, dan tentu kalau ini yang terjadi pemerintah lah yang layak dipersalahkan.

Kedua, masyarakat muslim juga harus menyadari bahwa melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah secara syar’i tidak bisa dibenarkan, karena wewenang mengeksekusi hanya ada ditangan penguasa atau pemerintah, maka sekalipun Ahmadiyah sesat, tetap saja tidak boleh memperlakukan mereka dengan kasar, Allah sendiri pernah mengajarkan kepada nabi Musa dan Harun agar menghadapi Fir’aun -musuh Allah nomor satu yang berani-beraninya mengaku menjadi tuhan- dengan sikap yang lemah lembut, Allah berfirman: ”Pergilah kamu berdua (Musa dan Harun) kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (Q.S Thaahaa: 43-45)
Kalau kita lihat betapa bijaknya ajaran ini, Fir’aun yang jelas-jelas melawan dan menantang Allah masih tetap diperlakukan dengan santun, apalagi Ahmadiyah, yang mayoritas anggotanya adalah masyarakat awam, sudah seyogyanya tidak ada lagi kasus pembakaran atau perusakan aset Ahmadiyah.

Ketiga, membimbing dan mengarahkan orang-orang Ahmadiyah yang ruju’ ilal haq (kembali kejalan yang benar), mereka jangan diperlakukan sebagaimana perlakuan rezim Orba terhadap mantan anggota PKI, mereka yang bergabung menjadi anggota Ahmadiyah mayoritasnya masyarakat awam, karena ketidak tahuan mereka dan tidak sampainya dakwah kepada mereka, yang bisa saja membuat mereka bergabung dan ikut-ikutan Ahmadiyah.

Ikhtitam
Penodaan kesucian agama Islam sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh Ahmadiyah dan tidak saja terjadi baru-baru ini, ia ada sedari wafatnya Rasulullah SAW, dan sampai hari kiamat tentunya agenda penodaan kesucian agama Islam akan terus terjadi. Kalau umat Islam tidak segera mengantisipasi dengan memegang teguh ajarannya, kembali kepada Alquran dan sunnah, bukanlah sesuatu yang mustahil, mati satu Ahmadiyah hari ini akan tumbuh seribu Ahmadiyah belakang hari nanti, wal’iyadzu billah. ***

Sumber: Batam Pos, ( Jumat, 09 Mei 2008)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Akhiri Dilema Ahmadiyah

Posted by abinyahasan pada Juni 2, 2008

Oleh: Ispiraini, Lc
Ketua PD IKADI (Ikatan Da’i Indonesia) kota BatamHari-hari terakhir ini umat Islam berhadapan dengan dua isu penting; yang terkait dengan kenaikan harga BBM dan jama’ah Ahmadiyah Indonesia yang difatwakan sesat oleh MUI sejak tahun 1980. Isu naiknya harga BBM menjadi sangat penting, karena dipastikan akan memancing naiknya semua kebutuhan masyarakat, sementara fatwa sesatnya Ahmadiyah juga menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah yang sangat asasi dalam kehidupan beragama.

Fatwa MUI yang kemudian diikuti oleh rekomendasi Badan koordinasi pengawas aliran kepercayaan masyarakat (Bakor Pakem) agar kelompok Ahmadiyah menghentikan kegiatan mereka (16/04/2008) ternyata menyulut kontroversi di sebagian kalangan, mereka menilai beberapa aksi kekerasan terhadap masjid dan aset Ahmadiyah dipicu oleh fatwa MUI dan rekomendasi Bakor Pakem, karena memang pasca rekomendasi tersebut sudah terjadi tiga kali aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah (http://www.detiknews.com)

Salahkah Fatwa MUI?
Dalam hal ini MUI tidak mungkin disalahkan. Karena MUI telah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik, mengajarkan dan membimbing umat mana yang benar dan menyimpang, justru MUI menjadi salah kalau dalam kasus Ahmadiyah MUI hanya diam seribu bahasa, apalagi fatwa MUI ini telah didahului oleh banyak keputusan lembaga-lembaga sejenis dibeberapa negara Islam, seperti: (satu) Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Muktamar II di Jeddah, Arab Saudi, (dua) Keputusan Majma’ al-Fiqh Rabitha’ Alam Islami; dan (tiga) Keputusan Majma’ al-Buhuts.

Bahkan di Pakistan sendiri, negara tempat lahirnya ajaran dan nabinya Ahmadiyah, sejak tahun 1974, Ahmadiyah dianggap sebagai minoritas non-muslim oleh Presiden Bhutto.

Solusi terhadap Ahmadiyah
Pertama, dalam hal ini pemerintah harus bersikap tegas, mengeluarkan SKB penghentian kegiatan Ahmadiyah adalah sebuah keniscayaan dan kepastian. Pertimbangan dan putusan hukum syar’i yang telah diambil oleh MUI dan lembaga lainnya yang memang berkompeten untuk itu sudah sepatutnya menjadi pertimbangan dan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam menjatuhkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Khusu menyangkut status Ahmadiyah, pemerintah tidak boleh lamban dan ragu-ragu dalam mengambil sikap tegas, karena kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD bukanlah kebebasan mengacak-acak ajaran pokok agama tertentu, apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah tidak boleh kita anggap bagian dari ekspresi kebebasan beragama, tapi bentuk penodaan kesucian agama Islam
Selagi tidak ada ketegasan dari pemerintah, maka lambat laun isu Ahmadiyah akan menjadi bola salju, pelan namun pasti masyarakat yang dibiarkan mengambang akan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri-sendiri, semuanya baik yang pro maupun yang kontra akan berbuat apa saja atas nama agama dan keyakinan, dan tentu kalau ini yang terjadi pemerintah lah yang layak dipersalahkan.

Kedua, masyarakat muslim juga harus menyadari bahwa melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah secara syar’i tidak bisa dibenarkan, karena wewenang mengeksekusi hanya ada ditangan penguasa atau pemerintah, maka sekalipun Ahmadiyah sesat, tetap saja tidak boleh memperlakukan mereka dengan kasar, Allah sendiri pernah mengajarkan kepada nabi Musa dan Harun agar menghadapi Fir’aun -musuh Allah nomor satu yang berani-beraninya mengaku menjadi tuhan- dengan sikap yang lemah lembut, Allah berfirman: ”Pergilah kamu berdua (Musa dan Harun) kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (Q.S Thaahaa: 43-45)
Kalau kita lihat betapa bijaknya ajaran ini, Fir’aun yang jelas-jelas melawan dan menantang Allah masih tetap diperlakukan dengan santun, apalagi Ahmadiyah, yang mayoritas anggotanya adalah masyarakat awam, sudah seyogyanya tidak ada lagi kasus pembakaran atau perusakan aset Ahmadiyah.

Ketiga, membimbing dan mengarahkan orang-orang Ahmadiyah yang ruju’ ilal haq (kembali kejalan yang benar), mereka jangan diperlakukan sebagaimana perlakuan rezim Orba terhadap mantan anggota PKI, mereka yang bergabung menjadi anggota Ahmadiyah mayoritasnya masyarakat awam, karena ketidak tahuan mereka dan tidak sampainya dakwah kepada mereka, yang bisa saja membuat mereka bergabung dan ikut-ikutan Ahmadiyah.

Ikhtitam
Penodaan kesucian agama Islam sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh Ahmadiyah dan tidak saja terjadi baru-baru ini, ia ada sedari wafatnya Rasulullah SAW, dan sampai hari kiamat tentunya agenda penodaan kesucian agama Islam akan terus terjadi. Kalau umat Islam tidak segera mengantisipasi dengan memegang teguh ajarannya, kembali kepada Alquran dan sunnah, bukanlah sesuatu yang mustahil, mati satu Ahmadiyah hari ini akan tumbuh seribu Ahmadiyah belakang hari nanti, wal’iyadzu billah. ***

Sumber: Batam Pos ( Jumat, 09 Mei 2008)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

pantun sempena PKS milad ke-10

Posted by abinyahasan pada April 27, 2008

sungguh derhake raje fir’aun

mengaku tuhan melawan Allah

sempena hari jadi PKS kesepuluh tahon

dokan kami tetap istiqamah…

sampan cik jalal ditepi laut

sampannya senget berat sebelah

sebelum ajal berpantangkan maut

Indonesia sejahtera diridhai Allah…

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

kenapa “takkan melayu”

Posted by abinyahasan pada April 24, 2008

kata “takkan melayu” terkesan ‘ashabiyah, lebih mementingkan kesukuan, dan Islam datang untuk menantang hal itu, tidak ada rasa ‘ashabiyah kesukuan atau nasionalisme, kita hanya diajarkan berukhuwwah (QS. al-Hujurat:10)

tetapi kesan itu, seharusnya terbantah, kalau ikhwatil kiram memahami bahwa, hingga kekini, kata melayu identik dengan Islam, hampir susah kita mencari ada anak melayu jati tapi agamanya nasrani, apalagi yahudi..karena kata melayu memang identik dengan Islam, maka saya beranikan diri menulis melayu disini, bukan bermaksud ‘ashabiyah, tapi ingin semakin mempertegas bahwa blog ini blog islami (mudah-mudahan) dan tak hanya sekedar blog anak melayu jati.

apalagi blog ini ditulis ditanah melayu, yang dulunya bangsa melayu pernah berjaya hingga ke Afrika….

semoga tidak jadi ‘ashabiyah

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

partisipasi dalam pemilu

Posted by abinyahasan pada April 24, 2008

Sumber dari web kawan sekelas di ma’had dulu

http://tanyasyariah.wordpress.com/2007/10/05/partisipasi-dalam-pemilu/

Tanya:

Bagaimana hukum ikut pertisipasi dalam Pemilu? Benarkah hal itu terlarang?

Jawab:

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut saya informasikan bahwa selama ini saya belum pernah satu kali pun ikut serta dalam pemilu, seingat saya. Dan, pendapat saya terkait keikutsertaan dalam pemilu kali ini pun masih bersifat tentatif, dapat berubah sekiranya saya mendapatkan argumen lain yang lebih kuat, sebagaimana halnya dulu pun saya tidak berpendapat sebagaimana sekarang ini. Mudah-mudahan ini termasuk ke dalam spirit ucapan ulama: al-‘ilm lā yaqbal al-jumūd (ilmu itu tidak menerima kebekuan).

Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingatkan bahwa masalah ini masih debatable di kalangan ulama. Syaikh Ibn ‘Utsaimīn, misalnya, pernah ditanya oleh sebagian saudara-saudara kita dari Indonesia—kalau tidak salah sampai dua kali—apakah kaum muslimin Indonesia ikut serta dalam pemilu atau tidak, dan beliau memfatwakan untuk turut serta dalam pemilu. Namun sebagian ulama lain, semisal Syaikh Muqbil, melarang secara mutlak keikutsertaan dalam pemilu, dengan alasan pemilu dan demokrasi merupakan sistem yang mengandung berbagai macam kebatilan bahkan kekufuran (namun kali ini saya tidak sedang membahas kebatilan sistem demokrasi dan pemilu). Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas kepada seluruh ulama kaum muslimin.

Saya pribadi untuk saat ini cenderung untuk sejalan dengan apa yang difatwakan oleh Syaikh Ibn ’Utsaimīn. Berikut adalah alasannya:

Penting untuk dipahami bahwa keikutsertaan seseorang dalam pemilu tidak melazimkan bahwa yang bersangkutan meyakini demokrasi dan pemilu sebagai sistem yang benar, namun bisa jadi karena pertimbangan maslahat dan mudharat, atau usaha untuk mendapatkan mudharat yang paling ringan (akhaffudh dhararain).

Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya pun sependapat dengan kebatilan sistem yang bernama demokrasi. Saya juga sependapat bahwa pada pemilu, yang merupakan produk turunan dari demokrasi, terdapat berbagai macam penyelisihan terhadap syariat. Namun, itulah realita yang kita hidup di dalamnya, suka maupun tidak. Permasalahannya adalah, apakah dengan meninggalkan pemilu tersebut, karena menyelisihi syariat, akan terealisir maslahat yang lebih besar ataukah justru sebaliknya?

Sahabat ‘Umar Ibn al-Khaththāb berkata, “Bukanlah orang yang berakal itu adalah yang dapat mengetahui kebaikan dari keburukan, namun orang yang berakal adalah yang mampu mengetahui yang terbaik dari dua keburukan.” [Lihat misalnya: Raudhatul Muhibbīn, hal. 8]

Imam Ibnul Qayyim berkata, “Poros syariat dan taqdir (madār asy-syar’ wal qadar), dimana kepadanya kembali penciptaan dan perintah (al-khalq wal amr), adalah mengedepankan kemaslahatan yang paling besar, meskipun harus kehilangan maslahat yang lebih rendah daripadanya, serta memasuki kemudharatan yang paling ringan dalam rangka mencegah kemudharatan yang lebih besar.” [Lihat: ad-Dā` wad Dawā` atau al-Jawāb al-Kafī, hal. 108 dan Ahkam Ahl adz-Dzimmah, vol. II, hal. 908]

Bagaimana penjelasan hal tersebut terkait keikutsertaan dalam pemilu?

Secara realitas, jika Anda tidak ikut serta dalam pemilu, atau menjadi ‘golput’, apakah Anda dapat terlepas dari sistem demokrasi? Jika jawabannya adalah iya, yakni dengan ketidakikutsertaan Anda beserta rekan maka pemilu menjadi batal, atau Anda dapat terlepas dari sistem demokrasi serta berganti menuju sistem yang lebih baik dan islami, maka saya dengan tidak ragu menyatakan bahwa keikutsertaan dalam pemilu pada kondisi ini hukumnya haram.

Namun pada kenyataannya, Anda belum dapat lepas dari sistem demokrasi, baik ikut pemilu maupun tidak. Karena itu, apabila Anda diminta memilih, antara hidup dalam sistem demokrasi yang dipenuhi beragam kejahatan, korupsi, ketidakadilan, penindasan, dan lain-lain, ataukah hidup dalam sistem demokrasi yang masih mengandung nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, keadilan, dan tidak adanya korupsi, maka manakah di antara keduanya yg akan Anda pilih? Jawabnya tentu saja, Anda menginginkan demokrasi yang di dalamnya lebih banyak mengandung nilai-nilai kebaikan. Jika demikian, lalu apakah Anda akan bersikap apatis, diam begitu saja dengan tidak ikut pemilu, ataukah Anda ikut serta dalam pemilu sebagai upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu mendapat yang terbaik dari dua keburukan?

Misalkan saja, terdapat komunitas muslim yang hidup dalam negeri kufur dengan penguasa yang kafir. Komunitas muslim tersebut tidak hijrah karena mereka masih dapat mengerjakan kewajiban agama dan mereka dapat berdakwah. Pada suatu ketika, negeri tersebut mengadakan pemilu. Ada dua kandidat pemimpin yang muncul. Keduanya sama-sama kafir. Namun yang satu sikapnya lebih adil dan lebih toleran terhadap kaum muslimin, sementara yang lain lebih keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Komunitas muslim tersebut, katakanlah jumlahnya sekitar 25% dari total penduduk, dibolehkan untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

Sekiranya Anda adalah bagian dari komunitas muslim tersebut, secara jujur, siapakah yang Anda inginkan untuk terpilih jadi penguasa, apakah yang sikapnya lebih toleran kepada kaum muslimin ataukah yang lebih keras permusuhannya? Pertanyaan selanjutnya, maka apakah kaum muslimin akan diam saja, tidak memberikan suara mereka? Padahal dengan jumlah suara kaum muslimin yang cukup signifikan besar kemungkinan mereka mampu menjadikan kandidat yang lebih toleran terhadap kaum muslimin tersebut sebagai penguasa.

Katakanlah kandidat yang lebih keras permusuhannya terhadap kaum muslimin memperoleh 45% suara, sementara kandidat yg lebih toleran memperoleh 30% suara. Apabila kaum muslimin, yang dalam contoh ini memiliki 25% dari total suara, tidak bertindak dan tidak memberikan suara mereka untuk kandidat yang lebih toleran niscaya kandidat yang lebih keras permusuhannya tersebut akan menempati posisi pimpinan, dimana hal ini akan lebih memudharatkan kaum muslimin.

Pada contoh di atas, bagi kaum muslimin yang mengikuti pemilu, dapatkah dikatakan bahwa mereka ridha terhadap kekufuran penguasa berikut kekufuran sistem yang ada? Jawabnya tentu saja tidak, namun permasalahannya terkait dengan pertimbangan yang terbaik di antara dua mudharat (akhaffudh dhararain).

Hal yang sama dapat dianalogikan untuk pemilu yang berlangsung di negeri kita. Meskipun kondisinya mungkin berbeda, namun substansinya tidak keluar dari permisalan di atas. Jika kita sepakat pada contoh di atas, jika memilih yang terbaik di antara orang kafir saja dimungkinkan pada sebagian kondisi tertentu, maka apatah lagi dengan memilih yang terbaik di antara orang-orang yang masih berhak menyandang predikat muslim.

Penting juga untuk diingat, bahwa merupakan realita yang tidak dapat dipungkiri, bahwa apabila orang-orang baik itu bersikap abstain dan tidak ikut menyumbangkan suaranya ke dalam pemilu, maka kaum salibis dan orang-orang bejat akan bersorak sorai kegirangan, dan memiliki kesempatan lebih besar untuk menggenggam tampuk kekuasaan. Maka, apakah Anda akan membiarkan mereka bergembira di atas kebusukan mereka?!

Serta tidak dapat dipungkiri fakta bahwa sebagian orang yang memiliki pemikiran liberal nan sesat juga mengkampanyekan untuk abstain dalam pemilu, dengan slogan yang cukup masyhur: “Islam Yes, Partai Islam No!” Memang benar bahwa tidak semua yang keluar dari mereka dipastikan salah, namun kiprah mereka dalam melakukan penggembosan terhadap orang-orang yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam tentu merupakan hal yang tidak samar lagi di kalangan kita.

Selanjutnya, dalam hal ini mungkin muncul beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban:

Mungkin ada yang menyanggah: bahwa terdapat kontradiksi dan inkonsistensi antara menyatakan kebatilan demokrasi, plus pemilu sebagai turunannya, dengan menyatakan kebolehan keikutsertaan dalam pemilu. Dengan demikian pilihannya hanya ada dua: menyatakan kebatilan pemilu sehingga haram secara mutlak untuk ikut serta di dalamnya, atau menyatakan kebenaran pemilu sehingga dibenarkan berpartisipasi di dalamnya.

Jawabnya: kita sepakat bahwa pada prinsip awalnya, keikutsertaan dalam demokrasi plus pemilu sebagai turunannya, adalah tidak dibenarkan. Namun sekali lagi, suka atau tidak suka secara realitas kita hidup di dalamnya. Jika berlepas diri secara mutlak adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh, maka konsekuensinya adalah, keharusan untuk berusaha meninggalkan negara ini dan mencari negara lain yang tidak menerapkan sistem demokrasi dan menerapkan sistem Islam. Bukankah demikian? Selama kita masih memilih negara ini sebagai tempat tinggal, maka bukankah seyogyanya kita berusaha mencari kondisi yang terbaik bagi tempat tinggal kita tersebut semampu kita? Dengan demikian, acuannya kembali kepada pertimbangan yang terbaik dari dua mudharat terkait keikutsertaan atau meninggalkan pemilu.

Mengenai kontradiksi dan inkonsistensi yang disebutkan, maka mungkin permasalahan ini dapat dianalogikan dengan manhaj Ahlus Sunnah dalam membedakan antara hukum pelaku (hukm an-nau’) dan hukum perbuatan (hukm al-‘ain). Kita mengetahui bahwa tidak semua pelaku bid’ah disebut sebagai ahli bid’ah, dan tidak semua pelaku kekufuran dinyatakan sebagai orang kafir. Apakah ini adalah sikap yang kontradiktif dan inkonsisten? Jawabnya tentu tidak. Sebab, perkaranya terkait dengan faktor eksternal yang kita kenal dengan istilah: istīfā` asy-syurūth wa intifā` al-mawāni’ (terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang). Demikian pula dengan apa yang kita nyatakan terkait masalah keikutsertaan dalam pemilu di atas. Permasalahannya bukan hanya terkait dengan ketidakkesesuaian pemilu dengan syariat Islam, namun juga terkait dengan faktor eksternal, yaitu pertimbangan maslahat-mudharat.

Mungkin ada yang menyanggah: bahwa sistem Islam yang kita cita-citakan tidak akan terealisir dengan jalan yang tidak Islami, seperti demokrasi plus pemilu, yang justru mengandung berbagai kebatilan.

Jawabnya: kita sepakat dengan yang bersangkutan. Sistem yang islami dan ideal tidak akan terbentuk dengan jalan yang tidak islami. Logika sederhananya, jika tujuan Anda adalah Jakarta, namun Anda mengambil rute jalan ke Bandung maka Anda tidak akan sampai kepada tujuan.

Namun, kita hidup pada realita dan bukan utopia. Kita menginginkan maslahat yang besar dengan penerapan sistem yang islami dan ideal di masa yang akan datang, namun kita juga harus menolak kemudharatan sesuai kemampuan pada masa yang tengah berdiri di hadapan kita. Jika keduanya memungkinkan untuk dapat dilakukan secara simultan dan bersamaan, maka mengapa tidak dilakukan?

Mungkin ada yang menyanggah: siapa yang akan menjamin bahwa orang yang kita pilih itu tetap baik sebagaimana sebelum ia dipilih?! Bukankah ia dapat berubah menjadi buruk setelah menerima jabatan?

Jawabnya: Saudaraku, sesungguhnya Allah tidak membebani kita atas hal-hal di luar kemampuan dan jangkauan pikiran kita, namun Allah hanya membebani kita sesuai kemampuan kita. Jika Anda bertindak sebagai pemimpin musyarawah untuk memilih ketua pengurus masjid, misalnya, dimana pada saat itu terdapat dua kandidat: A dan B. Dilihat secara track record, kandidat A memiliki integritas lebih baik dan lebih kompeten dibandingkan kandidat B, maka manakah yang akan Anda usulkan untuk dipilih? Apakah Anda akan abstain dalam hal ini dengan dalih bahwa tidak ada yang menjamin integritas keduanya di kemudian hari? Tentu, ini adalah sikap yang kurang masuk akal. Namun, jika Anda memilih kandidat A, maka bagaimana jika ia menjadi jelek di kemudian hari?

Hal yang sama, yaitu menjadikan track record dari orang yang kita pilih sebagai acuan, juga berlaku pada apa yang kita pilih ketika pemilu.

Jika yang track record-nya lebih baik saja dapat berubah menjadi buruk, maka bukankah besar kemungkinan yang track record-nya lebih buruk akan berubah menjadi bertambah buruk? Jika orang yang dasarnya baik saja dapat menjadi buruk karena terpengaruh oleh rayuan harta dan kekuasaan, maka apatah lagi dengan orang yang memang pada dasarnya buruk?! Namun sekali lagi hal-hal semacam ini di luar kemampuan kita dan kita tidak terbebani untuk itu. WaLlāhu a’lam bish shawāb.

Mungkin ada yang bertanya: apakah ini dalam tolong-menolong dalam keburukan, dimana berarti bisa jadi kita mendorong saudara kita untuk masuk ke dalam sistem yang penuh dengan kebatilan, bahkan kekufuran?!

Jawabnya: Mengenai masuknya sebagian saudara kita parlemen, atau mencalonkan diri sebagai pemimpin, maka itu pilihannya (kajian mengenai hal tersebut tidak dibahas di sini). Anda memilih ataupun tidak, maka ia sudah berniat dan bahkan berbuat untuk masuk ke dalam parlemen (sehingga hal itu sudah masuk dalam catatan amalnya). Yang penting untuk Anda perhatikan dan lakukan adalah bagaimana mengambil keburukan yang paling ringan untuk mencegah keburukan yang lebih besar, dengan pandangan secara agregat, integral dan komprehensif. Berdasarkan spirit tersebut maka apa yang Anda lakukan justru merupakan upaya pencegahan keburukan yang lebih luas, dan bukan tolong-menolong dalam keburukan.

Mungkin ada yang menyanggah: bukankah poros demokrasi berkisar antara mayoritas-minoritas, dimana mayoritas mengalahkan minoritas. Jika kaum muslimin yang baik tersebut adalah minoritas, maka apa gunanya mereka ikut pemilu? Toh mereka akan kalah dan tertelan oleh kelompok mayoritas yang dalam hal ini adalah buruk. Dan, sekiranya kaum muslimin yang baik tersebut adalah mayoritas, bukankah mereka dapat membatalkan pemilu dan sistem demokrasi itu sendiri melalui ketidakikutsertaan dalam pemilu dan kekuatan mereka?

Jawabnya: tidak demikian, Saudaraku, yang Anda sebutkan itu mungkin benar secara teoritis namun tidak demikian kondisinya secara realitas. Dan, sekali lagi, kita hidup dalam realita dan bukan utopia. Memang benar bahwa dalam sistem demokrasi minoritas pasti akan kalah oleh mayoritas. Dan, adalah benar bahwa pada saat ini yang baik tersebut hanyalah minoritas. Tetapi bukankah ‘kegelapan yang masih memiliki cahaya’ itu masih lebih baik dibandingkan ‘kegelapan yang benar-benar gulita’? Bukankah ‘cahaya’ yang sedikit tersebut memungkinkan untuk bertambah luas dengan adanya proses interaksi dan dakwah? Meskipun juga memungkinkan bahwa ‘cahaya tersebut ditelan oleh kegelapan’. Bagaimanapun juga, bukankah keberadaan sebagian orang yang memiliki kebaikan yang menduduki posisi yang strategis itu masih lebih baik ketimbang seluruh posisi strategis itu dikuasi oleh orang-orang yang buruk?!

Ada juga yang menyanggah: ucapan Imam Ibnul Qayyim dan atsar dari ‘Umar di atas dikecualikan dari permasalahan politik.

Jawabnya: Ucapan ini tidak memiliki landasan apapun. Zhahir dari ucapan Imam Ibnul Qayyim dan atsar ‘Umar adalah berlaku untuk setiap aspek kehidupan, yaitu untuk senantiasa mempertimbangkan aspek maslahat-mudharat dalam segala hal. Tentu di dalamnya termasuk urusan politik. Adapun kesulitan sebagian orang dalam menerapkan atsar ‘Umar dan ucapan Ibnul Qayyim tersebut pada sejumlah permasalahan, maka tidak menjadi dalil gugurnya hal tersebut pada permasalahan dimaksud.

Demikianlah, waLlāhu a’lam bish shawāb….

Penting untuk diperhatikan, pembahasan saya kali ini hanyalah terkait dengan masalah keikutsertaan dalam pemilu, dan saya sama sekali tidak membahas tentang hukum membentuk partai politik, hukum kampanye, hukum masuk dan mengikuti pola serta aturan parlemen, dan lain-lain. Maka tidak ada dibenarkan untuk membawa pembahasan dan opini saya kali ini kepada hal-hal tersebut. Sebab masing-masing membutuhkan pembahasan secara khusus.

Sebagai kesimpulan, saya mengingatkan bahwa pada intinya dalam permasalahan ini harus dipertimbangkan aspek maslahat dan mudharat secara matang. Karena di bangun di atas maslahat dan mudharat, maka hasilnya menjadi sangat relatif, tergantung situasi dan kondisi. Artinya, bisa jadi pada sebagian kondisi sangat sulit untuk diputuskan apakah keikutsertaan dalam pemilu itu lebih maslahat dibandingkan meninggalkannya, atau sebaliknya, atau sama saja antara keduanya. Di samping itu, penilaian masing-masing individu terhadap maslahat-mudharat bisa jadi berbeda-beda, tergantung tingkat pengetahuan terhadap realita yang ada.

Saya juga tidak meniatkan tulisan ini untuk menguatkan individu atau partai tertentu dalam pemilu, namun hanya untuk membuka wawasan kita terkait hal ini. Dan, sebagaimana saya tegaskan di atas, penilaian terhadap maslahat-mudharat merupakan poin krusial dalam masalah ini. Karena itu, implementasi dari apa yang saya kemukakan di atas terhadap pemilihan individu atau partai tertentu atau bahkan abstain alias tidak memilih seharusnya juga didasarkan kepada poin tersebut, dan ini kembali kepada masing-masing individu, sesuai kemampuan dan pengetahuannya.

Penting juga untuk diingat, bahwa pembahasan saya kali ini hanyalah merupakan bentuk tarjīh atas satu dari dua pendapat ulama dalam hal ini. Sama sekali tidak ada tujuan untuk mencela atau merendahkan para ustadz, apalagi ulama, yang menguatkan pendapat yang berbeda dari apa yang saya pilih. Saya meyakini bahwa masalah kali ini merupakan bagian masalah yang memungkinkan ijtihād di dalamnya. Dan, selama pendapat tersebut dibangun di atas ijtihād, maka yang benar akan mendapatkan dua pahala dan yang salah hanya mendapatkan satu pahala. Tidak ada celaan, sebab semua—in sya-āLlah—menginginkan kebaikan dalam ijtihād-nya, meskipun dengan hasil yang berbeda-beda. Yang tercela adalah sikap fanatisme buta yang tidak beralasan dan memiliki landasan.

Akhir kata, waLlāhu a’lam bish shawāb….

Salam,

Adni

NB: Tulisan ini juga dicantumkan dalam http://www.adniku.wordpress.com

5 oktober 2007

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

bismillah

Posted by abinyahasan pada April 22, 2008

dengan bismillah, saya mulai…

semoga niat baik ni Allah redhai jua

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »